Update Merah Putih, Dalam rangka asistensi daerah, Selasa 28/4 Bupati Batang Hari Mhd Fadhil Arief bersama Sekretaris Daerah Batang Hari Mula P Rambe ikuti Zoom Meeting terkait proyeksi kemampuan keuangan daerah yang belum memenuhi belanja minim TA 2026.
Zoom meeting yang berlangsung diruang kerja Bupati Batang Hari itu, juga diikuti oleh Asisten III Setda Batang Hari, serta para Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari beserta jajaran.
Asistensi ini menjadi forum penting bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan arahan, pembinaan, serta solusi strategis dari pemerintah pusat guna mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah.
Dikatakan oleh Bupati Batang Hari Proyeksi kemampuan keuangan ditiap daerah pada tahun anggaran (TA) 2026 menunjukkan tantangan serius, di mana mayoritas daerah diproyeksikan masih kesulitan memenuhi belanja minimal (mandatory spending).
Ia juga mengatakan bahwa ini umumnya terjadi karena kombinasi pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dan rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Proyeksi & Kondisi Fiskal Daerah 2026, termasuk yang didera oleh Kabupaten Batang Hari.
“Pemkab Bupati Batang Hari berkomitmen untuk terus melakukan penyesuaian kebijakan fiskal daerah, meningkatkan efisiensi belanja, serta mengoptimalkan potensi pendapatan daerah agar dapat memenuhi ketentuan belanja minimum yang telah ditetapkan,” tegas Bupati M.Fadhil Arief.
Sementara itu, Sekda Batang Hari Mula P Rambe menyampaikan rapat asistensi yang dilakukan dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi atas kemampuan keuangan yang berada di bawah ambang batas.
Ia juga menyampaikan bahwa penyesuaian ini dilakukan guna antisipasi terhadap resiko defisit, di mana pendapatan tidak cukup menutupi belanja.
“Pemerintah pusat mendorong langkah-langkah diantaranya
Optimalisasi PAD, Efisiensi Belanja dengan cara melakukan refocusing pada program prioritas dan menekan belanja yang kurang mendesak, termasuk melakukan pembinaan khusus terhadap setiap daerah,” singkat Sekda Mula P Rambe.
Dalam zoom meeting tersebut Pemerintah Pusat menyarankan Strategi Penyesuaian Daerah
Daerah dengan kemampuan fiskal terbatas agar melakukan langkah-langkah, Reprioritasi APBD, Peningkatan PAD Kreatif,
Optimalisasi Aset, dan Pelonggaran Defisit Khusus Daerah yang benar-benar tidak mampu memenuhi belanja minimal dapat mengajukan pelonggaran defisit melebihi 2,5% dengan izin Menteri Keuangan.
Melalui asistensi ini, diharapkan Kabupaten Batang Hari mampu merumuskan langkah-langkah konkret dan terukur dalam menjaga stabilitas keuangan daerah serta memastikan keberlanjutan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Tahun Anggaran 2026.@Yd,Yid,Yi dan Riles.
