Update Merah Pitih, Rupanya kebaikan hati Wako Sungai Penuh dan Bupati Kerinci ikut bersama memperjuangkan proyek BWS jenis pengerjaan pengairan bagi pembangunan usaha pertanian masyarakat sealam Kincai telah disalah gunakan oleh sejumlah pelaksana Wika dan P3A pada tahun 2025.
Tak sekedar beberapa kepala Desa terpaksa merelakan uang transportasi telah dikeluarkannya yang belum diganti oleh pelaksana ketika ikut pengurusan awal mendapatkan rekomendasi BWS Jambi bagi pelaksanaan P3A di desanya.
Bahkan, tak sedikit pula tukang atau buruh dengan pendapatan harian dapat sehari habis untuk sehari dan besoknya kembali lagi bersitunggit mengais rezeki mengeluh karena sudah hampir setahun sebagian dari upah kerja hariannya yang belum dibayar oleh pelaksana.
Begitu pula, diantara isteri pelaksana juga mulai terlihat resah dan gelisah, selain karena sang suami selaku pelaksana jarang dirumah, dan ketika suami ada dirumah dengan terpaksa dirinya juga harus berbohong saat pintu rumahnya diketok oleh tukang yang datang ingin menagih upah kerjanya.
Dibagian lain, dengan bukan main bungkuk udingnya read-sabit penuh pura pura sang pelaksana memberikan alasan klasik pada setiap isteri dirumah bahwa proyek rugi, dan terhadap para tukang dan buruh minta dibayar upah dialasankannya bahwa pengerjaan belum dibayar oleh pihak balai. Nauzubillah.
Sementara, terbesit kabar bahwa ketika bergulirnya proyek Wika dan P3A tahun 2025 diduga sebagian dari pelaksana dan pengawas lebih banyak menghabis waktu berpoya poya di tempat Karaoke bersama para LC aduhainya dikenal memiliki jurus pasrahnya kalau cocok harga maka order atau barang bisa langsung diangkat dan dibawa.
Keberadaan pelaksana bersama pengawas Wika dan P3A tahun 2025 ditempat tempat Karaoke bukan lagi menjadi rahasia umum bagi penikmat dunia malam. Bahkan, sempat dilansir oleh salah satu Media Online bahwa ada diantara pelaksana BWS yang belum melunasi tagihan nota room Karaoke.
Tak heran, banyak kalangan aktivis meminta agar proyek Wika dan P3A tahun 2025 di Kota Sungai Penuh dan Kerinci segera diaudit ataupun diperiksa oleh APH, dengan dugaan sebagian dari pengerjaannya bermasalah, karena anggaran lebih banyak digunakan oleh pelaksana dan pengawas untuk menyenang kebadan read-hura hura.
Menurut salah seorang sumber yang layak dipercayai, bahwa tak sedikit tukang dan buruh Wika maupun P3A yang belum dibayar gaji kerjanya. Ia juga menyampaikan malah ketika didatangi oleh tukang ada diantara isteri pelaksana mengalami tekanan rumah tangga luar biasa, hingga ingin mengetahui kemana saja suaminya yang jarang pulang kerumah.
“Pantas disebut pelaksanaan Wika dan P3A tahun 2025 sarat masalah, selain diduga terjadi kerugian pada negara juga terjadi kerugian bagi masyarakat selaku pemilik pembangunan dan sebagai pekerja upah harian,” singkat sumber.
Untuk itu, diharapkan agar menjadi perhatian segera dari Wako Sungai Penuh, Alfin bersama Bupati Kerinci, Monadi demi upaya serius Pemerintah Daerah merenggut anggaran pembangunan sekaligus mendukung suksesnya program ketahanan pangan khususnya pertanian secara nasional.@Yd,Yid,Yi dan Riles.
