Update Merah Putih, Sumpeknya pengerjaan fisik bisa direbut ditingkat daerah dengan terbatas anggaran bersumber dari APBD, telah membuat para rekanan berduyun untuk mendapat pekerjaan yang digelontorkan oleh negara melalui PT Wika dan BWS yang katanya tanpa pajak dan tanpa angko gono gini sebagai pelicinnya.
Saking menggiurnya program diluncurkan oleh PT Wika termasuk BWS, dan ntah bagaimana caranya diduga keras tak sedikit ASN dan pegawai pemerintah ikut memiliki andil dan kecipratan jatah dalam pengerjaannya diantaranya pembangunan pengairan sawah, normalisasi bandar dan lainnya.
Demikian sudah menjadi rahasia umum seperti di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, terutama dikalangan aktifis cap mau notabenenya komunitas jarang pulang kerumah karena disibukkan skedul memikir dan mengurus negeri sealam Kincai yang bermarkas dikedai kopi setengah air penuh, sebagaimana pernah dilansir oleh beberapa media lokal dan nasional.
Selain ditemukan dugaan kejanggalan dari beberapa pengerjaannya terkesan asal jadi karena tanpa ada perencanaan yang matang, material digunakan tak memenuhi standarnya pengerjaan yang berskala nasional.
Juga ditemukan adanya dugaan kong kaling kong dari mafia proyek secara berlapis. Terbukti, dibeberapa pengerjaan memiliki bos yang berlapis mulai dari perusahaan pelaksana, vendor sampai pelaksana lapangannya. Hingga, berdampak besar terhadap kualitas maupun volume dari pengerjaan mesti digelar.
Bahkan, disebut kelompok tani yang berhak melaksanakan pengerjaan pengairan pertanian miliknya, ternyata hanyalah pajangan semata karena hampir seluruh pengerjaannya digelar dan dimonopoli oleh kontraktor tertentu sudah dikenal sebagai pemain ulung di Wika maupun BWS.
Tragisnya, tak sedikit diantara kepala tukang beserta buruh pekerjanya mengeluh karena sudah setahun pekerjaan selesai, tapi upahnya belum dilunasi oleh sang bosnya dengan alasan menunggu pencairan, seperti pengerjaan normalisasi bandar Sungai Bungkal, Talang Kemuning tahap pertama tahun 2025, dan beberapa jenis pengerjaan lainnnya.
Dibagian lainnya lagi, termonitor pihak yang berkompeten melakukan pengawasan pengerjaan ditingkat daerah sempat dihebohkan belum melunasi nota pembayaran disebuah tempat karaoke karena tiap waktunya lino read-asyik berindehoi dengan para dayang aduhainya yang dilumuri oleh minuman besemerbak alkohol.
Wah, kalau sudah begini bentuk read-model. Tak heran, banyak kalangan yang bertanya tanya didalam hati bagaimana jadinya program pertanian bagi ketahanan pangan bisa berlangsung sukses di Republik ini.
Pasalnya, tak hanya pembangunan bagi pertanian dirugikan. Tapi, masyarakat yang hanya mencari hidup dengan penghasilan dapat sehari habis untuk sehari dan besoknya kembali lagi bersitunggit mengais rezeki selaku tukang dan buruh juga ikut dirugikan karena upahnya belum juga dilunasi.
Untuk itu, disarankan kepada pihak PT Wika dan BWS agar senantiasa menjalin komunikasi dan kordinasi secara intens dengan Pemda terutama dengan dinas PUPR dan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan setempat terkait sukses dan tepat sasarannya program yang digulir, karena bagaimanapun Pemkot Sungai Penuh dan Pemkab Kerinci selaku daerah pertanian sangat berharap adanya program bagi kelancaran pengairan yang diluncurkan oleh PT Wika dan BWS. Amin semoga, bersambung. Penulisnya, katakan sajalah orang jauh tapi dekat dihati namanya.@Yd,Yid,Yi dan Riles.
