Update Merah Putih, Demi mendukung usaha dan produktifitas pertanian masyarakat, ragam nama pembangunan pengairan yang diluncurkan oleh Pemerintah melalui pihak Balai Wilayah seperti P3A, Wika, Oplah dan lain sebagainya.
Terlebihnya, dimasa Pemerintahan Prabowo selaku Presiden RI yang tersohor dengan debut besarnya yakni meningkatkan ketahanan pangan khususnya sektor Pertanian sebagai salah satu program yang dielu dan dinanti nantikan oleh rakyat Indonesia, karena lebih dari 75 % nya menggantung hidup pada sektor Pertanian.
Hanya saja, itikad besar Pemerintah dalam membangun tersebut tak mendapat pengawasan ketat dari pihak balai wilayah maupun instansi terkait, bahkan pengerjaannya telah dijadikan lahan bisnis mano tibo oleh para kontraktor nakal yang dikenal tiap tahunnya menguasai pengerjaan proyek balai.Aaa
Tak sedikit kualitas dari hasil pengerjaannya yang dinilai sekelas pengerjaan bandes yang digelar oleh para Kepala Dusun dimasa Orba tanpa ada kuasa yang bisa mengganggu gugat hasil pekerjaannnya bila telah dicap oleh stempelnya sang Kepala Dusun dengan bubuhan tanda tangannya sepanjang apo ntah.
Bersilantas angannya para rekanan yang menggelar P3A, Wika dan Oplah bisa disaksi langsung ditanah bersudut empat yang incut alam Kincai yakni Kota Sungai Penuh dan Kerinci notabenenya negeri yang sudah bersitunggit memulihkan kembali kebesaran Kincai sebagai lumbung padi terbesar.
Ragam kejanggalan yang ditemukan, tak hanya terjadinya dugaan pengerjaan asal jadi, seperti material dan sistim pengerjaan tak memenuhi standarnya proyek dengan legesnya berskala wilayah atau nasional.
Bahkan, terjadi dugaan pengerjaannya tidak tepat sasaran karena perencanaannya didominasi oleh para rekanan nakal dikenal terpandang dan berpengaruh ditengah larik dan dusun sealam Kincai dengan prisip kuatnya bagaimana beco terisi read-profit sebesar besarnya bisa diraih.
Dibagian lain, dengan bergulirnya masa pemangkasan anggaran telah memaksa setiap Pemerintah daerah untuk bisa menjaga stabilitas daerah termasuk bersikambutnya netizen dimedsos guna ada kepercayaan dari Pemerintah pusat maupun balai wilayah untuk menggelontorkan setiap program didaerah masingnya
Hingga, jadi peluang besar bagi kontraktor nakal untuk bisa menggelar aksi mano tibonya ketika mendapat pengerjaan dari APBN maupun Balai Wilayah. Namun demikian, bukan berarti Pemerintah daerah bersama unsur Forkopimda dan lembaga pengawas lainnya mesti tinggal diam menyaksi terjadinya dugaan kejanggalan terkait pembangunan milik Pemerintah yang digelar didaerah masing.
Untuk itu, disarankan kepada Pemkot Sungai Penuh dan Pemkab Kerinci beserta pihak balai wilayah agar bisa lebih selektif ketika menerima dan merealisasi ajuan proposal untuk pengerjaan bagi pembangunan pengairan, terutama proposal yang disinyalir miliknya kontraktor nakal yang sudah membaur dengan kelompok tani.
Dengan mencontohkan bagaimana proses bisa sukses dan berkualitasnya pengerjaan P3A di 3 Desa Kecamatan Kumun Debai, karena pengajuan proposal hingga pengerjaan sampai selesai selalu melibatkan Pemerintahan Desa, Adat dan masyarakat yang menjadi bagian dari kelompok taninya. Amin semoga, penulisnya katakan sajalah orang jauh tapi dekat dihati namanya.@Yd,Yid,Yi dan Riles.
